Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai membahas arah anggaran 2027 setelah Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin (6/7/2026).
Dokumen itu menjadi landasan penyusunan fiskal daerah dengan fokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Mahyeldi mengatakan penyusunan APBD 2027 tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi makro serta tantangan pascabencana yang masih dihadapi daerah.
Menurut dia, pelemahan ekonomi terjadi akibat tekanan global dan nasional, ditambah dampak bencana alam yang mengganggu produksi dan distribusi, terutama di sektor pertanian hingga perdagangan.
Meski menghadapi tekanan tersebut, pemerintah daerah tetap mencatat sejumlah capaian di bidang pembangunan sosial.
Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, setara penurunan sekitar 33 ribu jiwa.
Indeks Gini Rasio juga membaik ke angka 0,280, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM naik menjadi 77,27 dan melampaui rata-rata nasional.
Mahyeldi menilai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan selama ini ikut menjaga ketahanan rumah tangga masyarakat.
Untuk 2027, pemerintah daerah mengarahkan tema pembangunan pada transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM.
Pemprov juga menegaskan penerapan prinsip money follows program agar belanja daerah benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Prioritas anggaran nantinya diarahkan pada pelayanan dasar, infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, serta ekonomi kreatif.
Dari sisi pendapatan, pemerintah menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD lewat digitalisasi pajak dan optimalisasi aset.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,77 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun.
Setelah memperhitungkan pembiayaan, APBD 2027 diperkirakan defisit Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan yang selaras dengan aspirasi publik.
Ia menegaskan, setiap rupiah dalam anggaran harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat.
