Jakarta – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan menempatkan dua prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2027, yakni penguatan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Komisi IV menilai peralatan yang memadai penting untuk melindungi petugas di lapangan, sementara keterlibatan warga menjadi kunci menjaga kelestarian hutan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai pengelolaan hutan harus mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama.
Ia menegaskan, hutan merupakan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Karena itu, pelestarian akan lebih efektif bila masyarakat memiliki kesadaran dan rasa memiliki terhadap kawasan hutan.
“Hampir dari seluruh kawan-kawan tadi yang bicara, paradigmanya sebenarnya sama. Kita sebenarnya memang sudah bersepakat, hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan mereka, maka mereka yang akan melindunginya,” ujar Alex.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pendekatan tersebut belum tergambar kuat dalam rancangan program dan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan. Ia menyoroti sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang masih dimasukkan sebagai usulan tambahan anggaran.
Alex menekankan, kepercayaan kepada masyarakat perlu dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga hutan. Salah satu langkah yang dia dorong ialah percepatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat yang selama ini terbukti dijaga secara berkelanjutan oleh masyarakat adat.
“Hutan adat itu yang sebenarnya harus jadi prioritas. Masyarakat adat itu pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” tegasnya.
Selain soal pemberdayaan, Alex juga menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana untuk penanggulangan karhutla. Ia menilai perlengkapan bagi petugas pemadam kebakaran hutan seharusnya masuk kebutuhan dasar yang dianggarkan secara reguler, bukan sekadar dalam usulan tambahan.
Menurut dia, petugas di garis depan menghadapi risiko besar saat menangani kebakaran hutan. Karena itu, negara wajib menyediakan perlengkapan yang memadai agar keselamatan dan efektivitas kerja mereka terjaga.
“Saya minta sarana-prasarana kebakaran hutan dan lahan ini jadi prioritas. Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” katanya.
Alex juga mengkritik struktur usulan anggaran Kementerian Kehutanan 2027. Ia melihat ada selisih antara kebutuhan anggaran dasar yang diajukan dan pagu yang diterima, disertai permintaan tambahan anggaran yang cukup besar.
Karena itu, ia meminta tambahan anggaran benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung pada perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ia berharap penyusunan anggaran tahun depan lebih fokus pada penguatan peran masyarakat, pengembangan hutan adat, dan dukungan operasional bagi petugas di lapangan agar pengelolaan hutan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mengutamakan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.
