Menteng Tenggulun – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan penataan kawasan permukiman di daerahnya. Pembahasan itu mengemuka dalam pertemuan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di kawasan Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, kedua pihak membahas kebutuhan perumahan, penanganan kawasan kumuh, serta peluang dukungan dari program nasional 3 Juta Rumah. Suasana diskusi disebut santai dan dihadiri Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari serta Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy.
Maruarar juga mengajak Annisa meninjau langsung kawasan percontohan yang sebelumnya berhasil ditata dari lingkungan kumuh menjadi hunian modern. Model penataan di Menteng Tenggulun itu kini menjadi rujukan bagi Dharmasraya dalam menyusun konsep lingkungan yang layak, sehat, dan tertib.
Annisa mengatakan daerahnya masih menghadapi persoalan perumahan yang cukup serius. Ia menyebut backlog perumahan di Dharmasraya mencapai 18.500 unit.
Selain itu, ada 2.766 rumah tidak layak huni dan 23.598 kepala keluarga dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang masih membutuhkan tempat tinggal yang layak. Pemerintah daerah juga mencatat 34 kawasan kumuh dengan luas total 229,90 hektare yang memerlukan penanganan segera.
Menurut Annisa, perbaikan kawasan tersebut mencakup penyediaan infrastruktur dasar, air minum, sanitasi, drainase, hingga pengelolaan sampah. Karena itu, Pemkab Dharmasraya mengajukan dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
Pemkab juga mengusulkan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara. Annisa menegaskan pihaknya siap mendukung target nasional dengan menyiapkan data valid, lahan, dan kemudahan perizinan.
“Daerah harus siap agar program bisa berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujar Annisa.
Dharmasraya sebelumnya telah menerima bantuan penataan kawasan kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare dengan nilai Rp6,2 miliar. Pemerintah daerah berharap kerja sama dengan Kementerian PKP dapat memperluas pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian yang lebih berkualitas.
