Jakarta – Kebijakan dagang baru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang membebaskan tarif impor produk pertanian dan peternakan AS menuai kritik tajam. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, pada Jumat (17/7/2025) memperingatkan potensi kehancuran petani dan peternak lokal akibat kebijakan tersebut.
Alex Indra Lukman menilai, janji peningkatan ekspor Indonesia ke AS justru menjadi celah masuknya produk murah dari luar negeri. Ia khawatir pasar domestik akan dibanjiri produk asing seperti unggas, jagung, kedelai, dan daging sapi, yang dapat menghancurkan harga produk lokal dan mematikan usaha kecil.
“Jangan sampai kita kembali menjadi pasar pasif yang hanya menampung limpahan barang murah dari luar negeri, sementara petani dan peternak kita justru menjadi korban,” tegas legislator asal Sumatera Barat I itu.
Kesepakatan dagang ini, lanjut Alex Indra Lukman, diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump yang mengklaim telah mencapai titik temu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia dikenakan tarif ekspor 19 persen untuk produk yang masuk ke AS, sementara produk AS bebas bea masuk ke Indonesia.
Alex Indra Lukman menilai kebijakan sepihak ini tidak hanya merugikan neraca perdagangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana sosial. Ia menyoroti dampak signifikan yang akan dirasakan oleh peternak unggas mandiri, yang menopang lebih dari 5 juta lapangan kerja di Indonesia.
“Jika ayam beku asal AS dijual lebih murah dari biaya produksi peternak lokal, bagaimana mereka bisa bertahan? Ini bukan sekadar dagang, ini pengabaian terhadap keberlangsungan hidup rakyat kecil,” tandasnya pada Jumat (17/7/2025).
Alex Indra Lukman juga memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mempercepat deindustrialisasi sektor pangan. Ia menyayangkan, di saat pemerintah menggaungkan ketahanan pangan, kebijakan ini justru melemahkan fondasi utamanya, yaitu petani dan peternak lokal.
Oleh karena itu, Alex Indra Lukman mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengkaji ulang kebijakan tersebut. Ia juga menuntut pemerintah menyiapkan mekanisme pengamanan pasar dalam negeri, seperti safeguard, kuota impor, dan perlindungan harga dasar bagi pelaku usaha lokal.
“Kebijakan sebesar ini tak bisa didasarkan pada euforia kesepakatan politik semata. Harus ada hitung-hitungan ekonomi yang jernih, transparan, dan berpihak pada rakyat,” ucapnya.
Alex Indra Lukman menekankan pentingnya pemerintah membuka data analisis dampak jangka panjang, terutama terhadap ketahanan pangan, daya beli masyarakat, dan keberlangsungan UMKM sektor pertanian dan peternakan.
“Jangan ulangi kesalahan lama. Kedaulatan pangan bukan barang tawar-menawar di meja diplomasi dagang,” pungkas Alex Indra Lukman pada Jumat (17/7/2025).
