Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti tantangan besar dalam mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, impor beras yang berkelanjutan menjadi penghalang utama. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Bapanas, dan Bulog, Kamis (21/8/2025).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu berpendapat bahwa swasembada beras adalah fondasi utama untuk mencapai swasembada pangan secara keseluruhan. “Kalau masih ada impor beras dengan alasan apapun, itu artinya target swasembada pangan belum tercapai,” ujar Alex pada Kamis (21/8/2025).
Selain itu, Alex juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan efektif dalam mendukung target swasembada pangan, terutama terkait penyerapan gabah dan distribusi beras. Ia mendesak agar aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras segera ditinjau kembali.
Menurutnya, aturan HET yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi pasar. Ia memberikan contoh, pelaku usaha yang membeli gabah dari petani seharga Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan Bapanas, justru berpotensi terkena sanksi jika menjual beras di atas HET Rp12.000 per kilogram. “Padahal pelaku usaha sudah berkorban demi petani. Jangan sampai mereka malah dijerat pidana,” tegasnya.
Alex mengusulkan agar HET difungsikan sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah. Jika harga beras melebihi HET, pemerintah dapat segera menstabilkan harga pasar dengan mendistribusikan cadangan beras pemerintah yang mencapai 4 juta ton. “Kalau cadangan ini digunakan tepat waktu, masyarakat tidak akan kesulitan, pedagang juga tidak dirugikan,” jelas Alex.
Lebih lanjut, Alex menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan harga gabah dan beras adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menyusun aturan yang adil, sehingga petani mendapatkan harga yang pantas tanpa memberatkan pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dengan keterbatasan biaya produksi.
