Aceh – Pemerintah mempercepat pembangunan 37.373 unit hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 401 unit sudah rampung dan siap dihuni, sementara 1.832 unit lainnya atau 4,90 persen dari target masih dalam tahap pembangunan fisik.
Untuk mengejar penyelesaian proyek hingga akhir Desember 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan anggaran Rp2 triliun. Program ini menjadi bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dengan total nilai Rp58,973 triliun untuk periode 2026-2028.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, mengatakan pembangunan terus dipacu tanpa mengesampingkan ketentuan teknis. Ia menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas.
“Percepatan pembangunan tetap mengutamakan aspek keselamatan, tata ruang, dan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih serta listrik,” ujarnya.
Safrizal juga memastikan kawasan zona merah bencana tidak akan dijadikan lokasi permukiman baru. Menurut dia, langkah itu penting agar keamanan warga tetap terjaga di kemudian hari.
Pembangunan huntap dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga. Kementerian PKP menangani pembangunan kawasan permukiman di atas lahan yang telah dinyatakan clear and clean, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerjakan pembangunan secara in-situ di lahan milik warga sekaligus menyalurkan bantuan stimulan bagi masyarakat yang membangun rumah secara mandiri.
Tahap pembangunan pada 2026 dijadwalkan mulai berjalan serentak di berbagai wilayah Aceh pada Agustus mendatang. Sejumlah lembaga turut dilibatkan, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Polri, dan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Terkait kendala pembebasan lahan di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, Satgas PRR menyebut proses administrasi masih berlangsung. Seluruh pengadaan lahan juga dipastikan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian sebelumnya meminta para kepala daerah lebih proaktif menyiapkan lahan agar target pemulihan dapat tercapai tepat waktu.
