Padang – DPRD Kota Padang menerima lampu hijau dari Fraksi Gerindra terkait Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang pada Jumat (11/7/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengelolaan anggaran daerah. Dalam nota tertulis yang diterima pada Sabtu (12/07/2025), Fraksi Gerindra menyoroti efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), implementasi program prioritas kepala daerah, serta penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.
Rachmad Wijaya menjelaskan, percepatan penyampaian dan pembahasan APBD Perubahan 2025 yang dimulai sejak Mei dan selesai pada pertengahan Juli, berdampak signifikan pada siklus penganggaran. “Percepatan ini penting agar program prioritas kepala daerah bisa segera dilaksanakan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Rachmad pada Jumat (11/7/2025). Ia menambahkan, biasanya proses pembahasan anggaran baru dimulai pada akhir September.
Percepatan ini, lanjut Rachmad, merupakan respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.15.3/142/APKD/BPKAD-2025 tentang percepatan penyusunan dan penetapan ranperda pada 11 kabupaten/kota.
Secara umum, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp14,63 miliar, menjadi Rp2,825 triliun atau naik 0,52 persen dari APBD awal. PAD meningkat sebesar Rp3,4 miliar menjadi Rp897,6 miliar, sementara pendapatan transfer naik Rp11,23 miliar menjadi Rp1,922 triliun.
Belanja daerah juga mengalami kenaikan signifikan, dari Rp2,832 triliun menjadi Rp2,988 triliun, atau naik Rp156,19 miliar. Komposisi belanja meliputi belanja operasi Rp2,51 triliun (84,15%), belanja modal Rp466,9 miliar (15,62%), dan belanja tidak terduga Rp6,6 miliar (0,22%).
Untuk menutupi selisih belanja, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan netto sebesar Rp162,6 miliar, yang berasal dari perkiraan SiLPA 2024 sebesar Rp135,9 miliar dan pinjaman daerah Rp37,4 miliar. Selain itu, dialokasikan pula dana sebesar Rp10,7 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI.
