Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi, terutama pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak, menyusul target Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menargetkan hunian tetap rampung paling lambat 2027.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi bersama Kepala BNPB secara virtual dari Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Dalam pertemuan itu, Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai pada 2026. Sementara itu, rumah rusak berat akan ditangani melalui pembangunan hunian tetap atau huntap yang ditargetkan selesai pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Ia juga menyampaikan pemerintah pusat sedang mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit agar hunian yang dibangun lebih layak. Sambil menunggu keputusan itu, ia meminta pemerintah daerah tetap melanjutkan pembangunan huntap dan memastikan seluruh proses pascabencana berjalan lancar.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Maigus Nasir langsung meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, camat, dan lurah bergerak cepat di lapangan.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegas Maigus Nasir.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, dalam kesempatan yang sama memaparkan perkembangan penanganan terbaru di daerah itu. Ia mengatakan seluruh bantuan stimulan untuk 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Pemko Padang juga sudah mengajukan tambahan enam kepala keluarga untuk tahap berikutnya, serta tengah memproses pembangunan 23 unit huntap mandiri yang saat ini berada dalam pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan kebutuhan huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Pemenuhannya akan dilakukan melalui sejumlah skema kolaborasi, yakni 240 unit melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, dengan 85 unit huntap terpusat yang saat ini sudah berjalan, lalu 183 unit dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di kawasan Lambung Bukit yang dijadwalkan mulai konstruksi pada Agustus 2026. Sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
“Dengan progres yang ada saat ini, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan BNPB pada tahun 2027,” kata Hendri.
Dalam rapat virtual itu, Maigus Nasir didampingi Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
