Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendapat teguran keras dari Komisi IV DPR RI terkait pengelolaan keuangan yang dinilai belum tertib. Teguran tersebut dilayangkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Kamis (17/7/2025), menyusul sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Barantin dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 seharusnya menjadi motivasi untuk perbaikan. “Yang bisa dibereskan di dalam, bereskan segera. Kalau dibiarkan berlarut, temuan ini akan terus berulang tiap tahun!” tegas Alex di hadapan Kepala Barantin, Kamis (17/7/2025).
Alex melanjutkan, temuan BPK setidaknya menyoroti empat aspek krusial. Di antaranya pengelolaan aset yang tidak teratur, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum optimal, pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang masih bermasalah, serta ketidakjelasan kelas jabatan pegawai yang berdampak pada belanja pegawai.
Kelambatan penetapan kelas jabatan menjadi perhatian utama. Alex Indra Lukman menyayangkan, hingga pertengahan tahun 2025, Barantin belum menunjukkan kemajuan signifikan. “Kalau penetapan kelas jabatan saja masih tertunda, lalu kapan mau rapi? Jangan sampai tahun depan jadi temuan lagi,” kecamnya.
Meskipun memahami adanya kendala regulasi dari pemerintah pusat, Alex menegaskan bahwa masalah teknis internal seharusnya dapat diselesaikan. “Kalau soal Peraturan Pemerintah, kami bisa maklumi. Tapi soal administrasi internal, itu tanggung jawab penuh Bapak,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI mendesak Barantin untuk mempercepat konsolidasi kelembagaan, mengingat lembaga ini baru dibentuk pada tahun 2023 dari penggabungan dua badan karantina lintas kementerian. Alex Indra Lukman secara tidak langsung menyatakan, kondisi transisi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan tata kelola keuangan.
Alex berharap, Barantin dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun depan. Menurutnya, hal itu bukan hanya target, tetapi sebuah keharusan. “Kita ingin Barantin bukan sekadar mitra kerja, tapi juga contoh lembaga baru yang bisa langsung tancap gas dan bebas dari temuan BPK,” pungkas politisi tersebut.
