Jakarta – Angka pengangguran sarjana yang melampaui satu juta orang menjadi sorotan tajam Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia mendesak pembenahan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan nasional secara komprehensif untuk mengatasi masalah ini.
Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2025 menunjukkan 1.010.652 sarjana menganggur. “Kita sedang menghadapi tantangan besar. Lebih dari sejuta lulusan sarjana kesulitan mencari kerja. Artinya, sistem pendidikan kita tidak terhubung dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri,” ujarnya.
Menurut data BPS, total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Jumlah pengangguran didominasi lulusan SD dan SMP sebanyak 2,42 juta orang, diikuti SMA (2,04 juta), SMK (1,63 juta), sarjana (1,01 juta), dan diploma (177 ribu).
Menanggapi hal tersebut, Puan menegaskan pemerintah harus segera mengambil tindakan. Ia mendesak reformasi pendidikan tinggi dan vokasi secara komprehensif. “Kampus dan SMK harus berhenti jadi pabrik gelar. Mereka harus masuk dalam ekosistem produktif nasional,” tegas mantan Menko PMK itu.
Puan mendorong pendirian Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis. Pusat ini diharapkan menjadi wadah pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, termasuk teknologi digital, pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan.
Selain itu, Puan juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor padat karya, industri hijau, dan ekonomi digital. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan regulasi dan pemberian insentif fiskal untuk menciptakan lapangan kerja formal yang lebih banyak.
Puan menyerukan pembentukan platform digital lintas kementerian yang menghubungkan lulusan pendidikan dengan pelatihan dan lowongan kerja yang relevan. Menurutnya, platform ini harus melibatkan berbagai instansi seperti Kemnaker, Bappenas, Kemendikbud, Kemenperin, dan BKPM. “Selama kementerian masih jalan sendiri-sendiri, pengangguran tidak akan selesai. Kita perlu orkestrasi, bukan solusi tambal sulam,” tegas cucu Bung Karno itu.
Puan memperingatkan, jika masalah ini tidak segera diatasi, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa justru akan menjadi beban sosial dan ekonomi. “Negara tak cukup hadir lewat angka pertumbuhan ekonomi. Ia harus memastikan ada peluang kerja yang nyata, berkualitas, dan berkelanjutan untuk rakyatnya,” tutupnya, Jumat (27/6/2025).
